Berlaku Efektif Sejak: 1 Januari 2026

Halaman Syarat dan Ketentuan ini memuat ketentuan operasional baku yang mengatur seluruh pelaksanaan layanan jasa pengaspalan jalan hotmix, survei pengukuran lokasi, penerbitan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak kerja konstruksi, hingga jaminan masa pemeliharaan yang disediakan oleh PT Pengaspalan Jakarta.

1. Ketentuan Survei Lokasi Gratis

  • Layanan survei pengukuran dimensi dan analisis kondisi tanah eksisting diberikan tanpa dipungut biaya (100% gratis) untuk seluruh area di dalam cakupan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  • Klien berkewajiban memberikan izin akses masuk yang sah bagi tim surveyor kami ke lokasi proyek yang bersangkutan.
  • Hasil pengukuran lapangan dituangkan ke dalam Berita Acara Survei yang menjadi dasar penyusunan proposal penawaran teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Masa Berlaku Penawaran RAB & Fluktuasi Harga

  • Setiap proposal penawaran harga dan RAB resmi yang kami terbitkan memiliki masa berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan.
  • Mengingat harga aspal hotmix dipengaruhi oleh indeks harga bitumen minyak mentah dan bahan bakar solar industri non-subsidi, konfirmasi proyek di luar masa berlaku penawaran dapat mengalami penyesuaian harga satuan sesuai tarif bahan baku terkini di batching plant AMP.

3. Alur Kontrak & Termin Pembayaran

Kecuali ditentukan lain dalam klausul khusus pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) proyek korporasi, sistem pembayaran standar yang berlaku adalah sistem bertahap (termin) yang aman:

  1. Termin 1 (Uang Muka / DP 30%): Dibayarkan setelah penandatanganan SPK resmi sebagai komitmen penjadwalan armada alat berat dan pemesanan kuota aspal panas di AMP.
  2. Termin 2 (Pembayaran Progres 50%): Dibayarkan pada saat armada alat berat tiba di lokasi proyek dan pekerjaan persiapan dasar (cleaning / tack coat) telah rampung sebelum penggelaran aspal.
  3. Termin 3 (Pelunasan 20%): Dibayarkan setelah pekerjaan penghamparan dan pemadatan selesai 100%, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1).

4. Kewajiban Lapangan & Aksesibilitas

  • Klien berkewajiban membantu koordinasi perizinan lingkungan setempat (pengurus RT/RW, keamanan kawasan industri, atau pengelola parkir) sebelum hari pelaksanaan pengerjaan jalan.
  • Area jalan yang akan diaspal harus bebas dari parkir kendaraan warga, barang rongsokan, atau material penghalang lainnya pada saat jadwal penghamparan dimulai guna memastikan manuver mesin asphalt finisher dan roller pemadat tidak terhambat.

5. Ketentuan Garansi Pemeliharaan (Masa Retensi)

  • PT Pengaspalan Jakarta menerbitkan Surat Garansi Resmi Pemeliharaan dengan masa retensi antara 30 hingga 180 hari kalender (sesuai paket kontrak pekerjaan).
  • Cakupan Garansi Meliputi: Kerusakan yang disebabkan oleh cacat pengerjaan atau ketidaksesuaian material, seperti pelepasan butir agregat (raveling), retak sambungan, atau penurunan permukaan (amblas) di atas batas toleransi.
  • Pengecualian Garansi (Non-Coverage): Garansi tidak mencakup kerusakan yang diakibatkan oleh faktor eksternal di luar kuasa teknis kami, antara lain: pembongkaran jalan oleh pihak ketiga (galian pipa utilitas air/kabel optik), tumpahan cairan pelarut kimia hidrokarbon (solar/oli mesin), beban kendaraan yang melebihi kapasitas desain muatan gandar (overload), atau genangan air permanen akibat ketiadaan saluran drainase yang tidak diperbaiki oleh pihak klien.

6. Klausul Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Kedua belah pihak dibebaskan dari tuntutan ganti rugi keterlambatan jika penundaan pengerjaan diakibatkan oleh kejadian di luar kendali manusia (Force Majeure), seperti hujan lebat terus-menerus yang tidak memungkinkan penghamparan aspal panas, banjir luapan kali, gempa bumi, huru-hara, atau kebijakan penutupan jalan darurat oleh otoritas pemerintah. Dalam kondisi demikian, jadwal kerja akan disesuaikan secara musyawarah mufakat.

7. Penyelesaian Perselisihan

Segala bentuk perbedaan penafsiran atau sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian konstruksi akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Apabila musyawarah tidak mencapai titik temu, penyelesaian sengketa akan dirujuk ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi di wilayah hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.